Penjelasan Hukum tentang Anggota DPR/DPDRD dari Seorang Perempuan

Wanita Menjadi Anggota DPR/DPRD

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya wanita menjadi anggota DPR/DPRD? Apakah yang demikian itu tidak termasuk di dalam hadits yang artinya: “Tidak berbahagialah suatu golongan yang menyerahkan urusannya kepada orang perempuan.” Karena anggota hanya berhak memberi pertimbangan kepada ketua sidang, yang selanjutnya buah pertimbangan itu bisa dijadikan bahan/dasar oleh ketua untuk memutuskan sesuatu persoalan?.

Jawab :

DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (tsubutu amrin li amrin), bukan untuk menentukan qadha (lizamil hukmi). Oleh sebab itu wanita menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum Islam diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. ‘Afifah.
2. Ahli dalam hal-hal tersebut di atas.
3. Menutupi auratnya.
4. Mendapat izin dari yang berhak memberi izin.
5. Aman dari fitnah.
6. Tidak menjadikan sebab timbulnya mungk